Guru Besar UGM: Jika Dipraktekkan Bisa Terjadi Ketidakharmonisan Norma antara UU OJK vs KUHAP & UU Kepolisian

JAKARTA - Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menyoroti aturan kewenangan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, dengan keluarnya UU PSK, berarti pembentuk UU ingin memberikan justifikasi penguatan kewenangan OJK sebagai penyidik tunggal terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 

Baca juga: Pekik Perjuangan Buruh dari Kapolri saat Puncak Peringatan May Day

"Dengan demikian penyidik OJK adalah penyidik sah menurut UU PSK jo UU OJK. Penyidik OJK berarti tidak tunduk pada Pasal 6 (1) KUHAP, " tegas Prof Nindyo, hari ini.

Namun, kata dia, jika di praktekkan akan bisa terjadi ketidakharmonisan norma antara UU PSK vs KUHAP dan UU Kepolisian. Misalnya, dalam pasal 14(4) UU Kepolisian yang menyebut bahwa penyidik Polisi itu punya wewenang menyidik semua tindak pidana sesuai di hukum acara pidana dan perundangan lain. 

Baca juga: Polri Pastikan Kebutuhan Logistik dari Produk Lokal

"Perundangan lain kan bisa termasuk perundangan di sektor jasa keuangan. Sementara UU PSK jo UU OJK menentukan penyidik OJK adalah penyidik tunggalnya. Disini terjadi konflik norma, " tuturnya.

Harusnya, lanjut Prof Nindyo, berlaku asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori. Namun di praktek predeksi nya penerapan asas ini tidak mudah. 

Baca juga: Kapolri: Sambut Ramadan dengan Penuh Syukur, Senantiasa Sebar Kebaikan

"Sudah ada contoh tarik menarik antara UU privat dilingkup BUMN, UUPT, UUPerbankan, UU Pasar Modal, Dana Pensiun dll vs UU TIPIKOR, UUKN, UU BPK, UU Perbendaharaan Negara, UU Pemerintahan Bersih Bebas KKN, tidak selesai sampai sekarang. Kita tunggu saja di pelaksanaannya nanti, " jelasnya.

Kendati demikian, kata dia, tetap berpikir positif  tentu UUPSK ini memiliki niatan yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan.

Baca juga: Kadivpropam Arahkan Anggota Hindari Pelanggaran dan Fokus Layani Masyarakat

"Tentang siapa yang akan ngawasi OJK, disitu diatur adanya Badan Supervisi yang akan membantu fungsi Pengawasan yang menjadi wewenang DPR, " pungkasnya. (*)