Koalisi FNFT Apresiasi Pengesahan PP Pelarangan Iklan Rokok di Internet

JAKARTA, Apresiasi terhadap pemerintah disampaikan oleh Koalisi Free Net From Tobacco (FNFT) terkait secara resmi ditandatanganinya Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Koordinator Koalisi FNFT, Eka Erfiyanti Putri, menyatakan pelarangan iklan produk tembakau dan rokok elektronik di internet, khususnya media sosial berbasis digital dalam PP ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan oleh Koalisi FNFT, yaitu melarang iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok di internet dalam upaya melindungi hak masyarakat mengakses jaringan digital khususnya perempuan dan anak dari ancaman bahaya rokok.

Baca juga: Terkait Akurasi Data Dukcapil, Yanuar Prihatin: Perlu Keterangan Professional Mengenai ODGJ

"Meskipun PP no.28 tahun 2024 tidak sepenuhnya ideal seperti yang diharapkan, tapi perlu diapresiasi dan yang pasti kami dari Koalisi FNFT akan siap mendukung dan mengawal penerapan kebijakan ini" ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesiasatu.co.id, Senin (5/8/2024)

Menurutnya PP ini merupakan warisan penting dari presiden sebelum lengser untuk melindungi generasi masa depan dari ancaman iklan rokok di media digital dan perlu diteruskan bahkan diperkuat oleh presiden yang baru nantinya.

Baca juga: Vaksin Booster Itu Penting, Apa Alasannya?

Keluarnya PP ini juga merupakan langkah yang tepat karena pengaturan IPS rokok di internet menjadi salah satu cara yang paling efektif dalam menekan konsumsi rokok, terutama pada generasi muda.

"Dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka kematian, beban penyakit, dan pembiayaan kesehatan akibat rokok" ungkap Eka.

Baca juga: Netty Prasetiyani: Percepat Distribusi Vaksin Untuk Antisipasi PMK

Dia menekankan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak mutlak diperlukan dalam proses implementasi karena masyarakat juga mengharapkan aturan ini dapat ditegakkan secara langsung.

Nia Umar, anggota Koalisi FNFT perwakilan presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) juga mengapresiasi keluarnya kebijakan ini.

Baca juga: Alifudin Minta Pemerintah Saling Berkolaborasi Dalam Menangani Masalah Limbah PKRT

"Mudah - mudahan menjadi salah satu upaya nyata untuk membuat media sosial bebas dari iklan rokok atau pun rokok elektronik" ucapnya

Agus Sujatno, anggota Koalisi FNFT dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan, " PP ini masih meninggalkan pekerjaan rumah sebab belum sepenuhnya mengatur pelarangan iklan rokok seperti di platform digital lain seperti situs berita, games, media over-the-top (OTT) seperti Netflix, Vidio, Viu, dan sebagainya."

Baca juga: Vaksin Merah Putih Tempuh Proses Registrasi World Health Organization (WHO)

Berdasarkan data laporan Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) periode bulan Januari 2022 hingga Agustus 2023, ditemukan sebanyak total 21.255 konten IPS rokok pada platform digital seperti Instagram, Facebook, situs berita,

Tiktok, X, dan Youtube, Instagram (66, 8%) merupakan platform. yang paling banyak digunakan untuk melakukan IPS rokok, diikuti oleh Facebook (24%), X (7%), YouTube (1, 3%), Tiktok (0, 6%), dan situs berita (0, 3%).(hy)

Baca juga: Tak Ada Transmisi PMK ke Manusia, Nabil Haroen: Jangan Jumawa dan Tetap Waspada