APK di Transportasi Publik, DPRD DKI Melarang, KPU RI Tak ada Larangan

JAKARTA, Pemilu merupakan suatu perhelatan akbar bagi suatu bangsa, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya di lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan,   

Dalam perhelatan politik ini, tentunya seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat ikut serta menyalurkan hak suara untuk bisa bersama-sama menentukan pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib negara ke depan.

Baca juga: Safari Ke Ternate, Gus Muhaimin Mendapat Dukungan Jadi Capres 2024

Setiap kampanye pemilihan umum kita akan menemui Alat Peraga Kampanye (APK) seperti spanduk, baliho, pamflet, bendera, poster  bertebaran di seluruh sudut kota atau kabupaten.

Hal itu salah satu cara yang dilakukan para calon anggota legislatif, partai politik, serta calon presiden dan wakil presiden supaya lebih populer dan dikenal masyarakat.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

Tahapan kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kemudian,   Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

Terkait APK , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta agar seluruh moda transportasi umum milik pemerintah provinsi (Pemprov), tidak dipasang alat peraga kampanye

Baca juga: Ilham Bintang: Jangan Hanya Bicara Soal Ecek-Ecek Dong, Pak Presiden

"Transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah harus bersih dari aktivitas kampanye politik".tegas Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, Selasa (2/1/2024).

Ia menyebutkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. 

Baca juga: Tony Rosyid: Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Dalam Pasal 70 ayat (g) disebutkan bahwa alat peraga kampanye dilarang ditempelkan di sarana dan prasarana publik serta di pasal 71 ayat (e) menyebut APK juga dilarang di fasilitas tertentu milik pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro meminta Bawaslu DKI Jakarta dan Satpol PP DKI bersinergi menertibkan pelanggar aturan penggunaan APK.

Baca juga: 5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden

"Bawaslu dan Satpol PP DKI sebagai unsur penegak disiplin dan penertiban kampanye harus bersinergi serta tidak boleh tebang pilih, " kata Karyatin.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Jakarta, menyatakan pihaknya secara tegas akan menurunkan warga jika ditemukan memasang APK di transportasi umum.

"Transportasi umum Ibu Kota mulai dari bus, kereta dan lain sebagainya harus menjadi area netral".ujarnya Selasa (19/12/2023) 

Sebelumnya  Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan tak ada larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di angkutan umum mengacu pada Peraturan KPU (PKPU).

"Keselamatan saat berkendara mungkin menjadi pertimbangan pihak otoritas terkait pelarangan APK di angkot". ucap Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).(hy)

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Ampun, Presiden